Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah

Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online

Zahra Qurrota Ayuni, Asep Indra Gunawan — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan yang acapkali terjadi di Pengadilan Agama dengan banyaknya pengajuan cerai gugat dan cerai talak yang disebabkan judi dan pinjaman online. Tujuan peneilitian ini untuk mengetahui faktor utama penyebab perceraian di kota Sukabumi dan untuk mengetahui efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengan Penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa judi dan pinjaman online merupakan faktor pemantik terjadinya perceraian. Selanjutnya efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dinilai efektiv namun hasilnya hanya sekitar 5% dari seluruh perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sukabumi dalam satu tahun. Kemudian peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman online dapat dilakukan dengan cara sosialisasi bersama instansi lain.

Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Harta Kekayaan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Rinrin Warisni Pribadi — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

Tingginya angka pernikahan siri (pernikahan di bawah tangan) atau pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Hak anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri dan status harta kekayaan dalam pernikahan tersebut tentu saja tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui itsbat nikah sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak anak dan harta kekayaan dalam hukum. Penulis mengkaji penelitian ini dengan metode kajian pustaka. Hasil kajian menunjukan bahwa Secara normatif Perkawinan yang harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional dengan maksud untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga terlebih untuk melindungi hak2 anak.

Analisis Surat an-Nisa Ayat 34 Mengenai Hukum Nusyuz bagi Seorang Istri dalam Kehidupan Berumah Tangga

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus — Fri, 31 May 2024 03:22:56 +0000

Perkawinan dimaksudkan untuk membangun fondasi rumah tangga yang harmonis, di mana kesejahteraan, ketenangan, dan kasih sayang menjadi landasan utama dalam kehidupan berumah tangga. Sayangnya, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya rumah tangga yang tidak harmonis karena kurangnya perhatian terhadap tanggung jawab dan ketidakpenuhan hak-hak setiap pasangan suami dan istri. Secara sederhana, ketidakharmonisan ini dapat diakibatkan oleh sikap nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dengan cermat hukum nusyuz bagi istri dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data yang dianut terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer melibatkan analisis tafsir Surat An-Nisa ayat 34 dan kompilasi hukum Islam. Sementara itu, data sekunder melibatkan referensi tambahan yang mendukung proses penelitian, seperti buku, artikel jurnal, karya-karya kitab klasik, dan literatur lainnya. Hasil kajian menemukan bahwa Hukum Islam menganggap nusyuz sebagai perbuatan durhaka, al-Qur'an menjelaskan bahwa nusyuz adalah pembangkangan dan pengabaian tanggung jawab serta hak pasangan. Penyelesaian nusyuz diatur dalam Al-Qur'an (Surat An-Nisa ayat 34 dan 128), melalui tiga tahap: nasihat, berpisah tempat tidur, dan sebagai pilihan terakhir, pukulan. Untuk nusyuz yang dilakukan suami, penyelesaiannya melibatkan nasihat dari istri dan musyawarah.

Peran Perempuan dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Dadang Jaya — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa menurut agama perempuan tidak mendapatkan tempat kehidupan sosial, peran perempuan hanya sebatas dalam wilayah ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam perspektif teori konstruksi sosial. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang ada merupakan data yang bersifat normatif. Metode pengumpulan data penulis yang dgunakan adalah studi perpustakaan dengan membaca, mempelajari dan meneliti buku-buku yang ada hubungan peran perempuan perspektif teori konstruksi sosial. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan kajian, seorang istri diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan selama hal tersebut tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya, dan istrinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan suami tidak boleh melarang istri untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

Kualifikasi untuk Menjadi Perwalian Menurut Pandangan Hakim dan Undang-Undang

Milda Alba, Imraatus Solikhah, M. Faqihuddin Tikase — Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000

Anak yang masih dibawah umur masih belum mempunyai kecakapn tersendiri dalam masalah hukum, sehingga harus ada seseorang yang berada dipengawasannya yang biasa disebut dengan perwalian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum yang ada di Indonesia mengatur tentang siapakah yang akan menjadi wali dari anak yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya dan bagaimana kualifikasi yang berhak menjadi seorang wali. Penelitian ini menganalisis data dari kepustakaan berupa data sekunder dan juga sumber penelitian primer. Untuk sumber jukuan primer sendiri adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yang maknanya memiliki otoritas. Sementara bahan hukum sekunder dari buku-buku yang membahas tentang apa saja kewajiban dari para wali dan juga hak asuh pada anak. Berdsarkan kajian dalam melakukan proses dan tata cara pelaksanaan perwalian, hakim bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan terbaik anak yatim-piatu dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan, kemampuan, dan kepentingan anak dalam mengambil keputusan terkait perwalian. Sementara terkait kualifikasi yang berhak menjadi seorang wali terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.