AT-TA'DIL: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Wakaf Produktif dan Pengelolaannya menurut Hukum Islam

Aab Abdullah, Abdurahman Abdurahman, Permana Aramdhan Kodrat — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0000

Potensi wakaf produktif yang sangat besar belum dirasakan manfaatnya secara maksimal karena berbagai problematika diantaranya: Masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik, pengelolaan dan manajemen wakaf yang tidak professional dan obyek wakaf yang cenderung berupa aset statis yang sulit dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengontrolan wakaf produktif menurut Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan wakaf produktif terintegrasi dengan visi dan misi yang diwujudkan dalam Program Kerja Kementerian Agama dan diimplementasikan melalui investasi, menjaga dan memelihara kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi umat dengan asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan dan asas tolong menolong.

Modernisasi dan Pergeseran Nilai pada Masyarakat Perkotaan terhadap Hukum Keluarga

Bahrudin Bahrudin, Dedi Junaedi, Isep Amrullah Rusydi — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai yang mengalami pergeseran, faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi terjadinya pergeseran nilai pada masyarakat perkotaan terhadap Hukum Keluarga di Kota Sukabumi dengan adanya modernisasi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mengalami pergeseran dengan adanya modernisasi adalah lahir ide/gagasan adanya perubahan paradigma berpikir yang menyangkut kehidupan keluarga yaitu antara ketaatan beragama dan menerima modernisasi sebagai keniscayaan. Tetapi penerimaan modernisasi beriringan dengan penanaman nilai-nilai keIslaman pada masyarakat Kota Sukabumi. Adapun faktor yang menyebabkan terjadi pergeseran nilai pada masyarakat perkotaan di Kota Sukabumi adalah: (1). adanya kontak dengan kebudayaan lain. (2). sistem pendidikan formal yang maju (3). sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju (4). Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), yang bukan merupakan delik, (5). Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification), (6). penduduk yang heterogen, (7). Ketidakpuasaan masyarakat terhadap bidang- bidang tertentu, (8). Orientasi ke masa depan. Upaya yang dilakukan adalah:(1). Pembinaan pada masyarakat, (2). Memfungsikan secara optimal lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Sukabumi. (3). Menata hubungan sosial yang harmonis, (4). Memaksimalkan segala sumber daya, (5). Penanaman kesadaran pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 63 / PDT GS / 2020 / PN. CBD dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Bunyamin Bunyamin, Dasep Rahman Hakim , Hamdan Firmansyah — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0000

Pembagian warisan yang mengakibatkan terjadinya sengketa ada kalanya dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian namun ada kalanya harus menempuh jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan. Adapun pembagian warisan yang berjalan tanpa sengketa perlu pula mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses putusan pengadilan terkait sengketa warisJenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atas Putusan Nomor 63/Pdt.GS/2020/Pn.Cbd di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi dan litigasi di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengajuan gugatan baik gugatan waris maupun gugatan lainnya ke Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, memakai cara permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak didaftarkan melalui E-Cort Mahkamah Agung. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara. Gugatan dibayarkan melalui E-Cort dengan Tranfer Bank. Alur Peroses Peradilan dirumuskan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dengan menunjuk Panitra atau Panitra Pengganti segera melakukan penjadwalan sidang. Hakim Pemeriksa perkara pada sengketa waris yang diselesaikan melalui peradilan menjatuhkan putusan kepada para pihak dengan seadil-adilnya.

Pemahaman dan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kalangan Keluarga Jama’ah Tabligh

Mochamad AE Dunuraeni, Dedi Junaedi, Firdaus Amin — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0000

Kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh siapapun yang menjalankan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman Keluarga Sakinah dikalangan Keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan untuk mendiskripsikan pembentukannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari mempelajari buku karya Jama’ah Tabligh, observasi, serta dokumentasi, adapun metode dalam analisa data, peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Pemahaman keluarga sakinah menurut Jama’ah Tabligh di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, yaitu dalam keluarga tersebut telah terpenuhi kewajiban dan kebutuhan antar suami istri yaitu kebutuhan lahir (materi) dan batin (agama, biologis), selain itu dalam keluarga Jama’ah Tabligh tersebut juga dihiasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. 2) Pembentukan Keluarga Sakinah dikalangan Keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Pondokasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam perspektif hukum keluarga Islam, yaitu Secara substansial tidak jauh berbeda. Dalam hal nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya meskipun Jama’ah Tabligh melakukan khuruj sampai berbulan bulan, mereka tetap bertanggung jawab kepada keluarganya. Selain itu, tentang nafkah biologis yang menurut Ibnu Hazm apabila seorang suami tidak menggauli istrinya selama satu bulan maka dianggap kedurhakaan, akan tetapi para istri dari mereka tidak mempermasalahkan karena sang suami sedang melakukan perintah Allah SWT khuruj fi sabilillah. Dengan demikian

Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga: Tinjauan Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam

Yusuf Mulyadin — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0000

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti akan hak dan kewajiban istri yang bekerja dan berfungsi sebagai tulang punggung keluarga. Namun setelah istri bekerja, kewajiban mengurus rumah tangga seakan tetap menjadi kewajiban istri yang menyebabkan adanya beban ganda bagi istri tersebut. Dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban istri sebagai tulang punggung keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan solusi hukum mengenai hak dan kewajiban istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam tinjauan Madzhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini banyak menjadi rujukan bagi muslim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hak dan kewajiban mendasar bagi istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Akan tetapi dikarenakan metode istinbath hukum madzhab Syafi’i juga sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar saat pengambilan suatu hukum dilaksanakan, maka kemungkinan berubahnya suatu hukum sangat terbuka lebar yang diperkuat dengan adanya qoul jadid Imam Syafi’i. Begitupun dengan kebijakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar bahwa terdapat peluang adanya perbedaan hak dan kewajiban bagi istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga.